Dipublish pada 03 September 2025, 08:15:36 WITA
Bidang
Tanggal
Pukul
Rapat Koordinasi Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, dan Unsur Kecamatan Tapin Tengah, 3 September 2025** - Pukul 09:00 WITA, suara riuh rendah pecah di ruang aula yang representatif di Kantor Kecamatan Tapin Tengah. Suasana penuh antusiasme terpancar dari berbagai peserta yang hadir dalam Rapat Koordinasi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, serta para unsur Kecamatan.


Acara tersebut merupakan bagian integral dari rangkaian persiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tapin Tengah, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan visi, misi, dan program kerja yang akan dijalankan demi kemajuan Desa Tapin Tengah. Kehadiran para anggota BPD mewakili suara dan aspirasi langsung dari masyarakat desa, sedangkan pendamping desa membawa nuansa profesionalisme dan bantuan teknis untuk mengoptimalkan potensi lokal.

Sementara itu, unsur kecamatan turut memperkuat koordinasi lintas wilayah untuk memastikan sinergi antara desa-desa di Kecamatan Tapin Tengah. Melalui serangkaian presentasi, diskusi, dan tanya jawab yang dinamis, berbagai isu strategis dibahas dengan cermat. Mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan infrastruktur, hingga pelestarian lingkungan menjadi fokus utama pembicaraan. Wakil Kepala Desa Tapin Tengah, Bapak Joko Susanto, menyampaikan komitmennya untuk mendengarkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat secara optimal. "Kami berada di sini untuk merangkul setiap suara, membangun bersama, dan menciptakan dampak positif bagi seluruh warga desa," ujarnya dengan penuh semangat.

Dengan komitmen kuat dan semangat kolektif yang membara, rapat koordinasi RKP dan Musrenbang di Aula Kantor Kecamatan Tapin Tengah menciptakan momentum penting dalam mengarahkan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Desa Tapin Tengah. Semoga hasil dari rapat koordinasi ini dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.